Dukung Perkembangan Jasa Konstruksi, Kementerian PUPR Lakukan Relaksasi Izin Usaha

SANGALU—Untuk mendukung kelancaran perkembangan  jasa konstruksi di Indonesia, Kementerian PUPR akan relaksasi izin usaha.

Relaksasi yang dilakukan oleh Kementerian PUPR nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Ini disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam pembukaan Mukernas Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional yang dilaksanakan pada Sabtu 22 Januari 2022.

 Baca Juga: Jembatan Gantung Girpasang Diresmikan, Tak Hanya Pangkas Jarak Tapi Juga Jadi Tempat Wisata

“Tujuan dibentuknya Undang-undang Cipta Kerja adalah untuk meningkatkan kemudahan berusaha. Undang-undang tersebut kemudian diturunkan ke Peraturan Presiden (PP) dan Peraturan Menteri (Permen),” ujar Menteri Basuki dilansir dari akun instagram @kemenpupr.

“Kalau kesulitan berusaha itu ada di dalam Permen PUPR, akan saya lakukan relaksasi untuk kemudahan izin berusaha, tapi saya minta untuk tidak merelaksasi kualitas pekerjaan,” Kata Menteri Basuki, melalui akun Kementerian PUPR yang diunggah pada Minggu 23 Januari 2022.

Nantinya salah satu syarat yang akan direlaksasi adalah reference aset dari 3 tahun menjadi 10 tahun.

 Baca Juga: BPS Rilis 10 Provinsi dengan Indeks Kebahagiaan Tertinggi