• Selasa, 30 November 2021

SE MenPAN RB Periode Nataru: ASN Dilarang Cuti Mulai 20 Desember 2021, Melanggar Bisa Dilaporkan di Link Ini

- Kamis, 25 November 2021 | 21:11 WIB
Ilustrasi - ASN dilarang cuti selama periode libur Nataru 2021. ( (Pixabay/nck_gsl))
Ilustrasi - ASN dilarang cuti selama periode libur Nataru 2021. ( (Pixabay/nck_gsl))


SANGALU
- MenPAN RB menerbitkan Surat Edaran (SE) larangan mengambil cuti dan bepergian keluar daerah selama periode Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru) bagi ASN atau PNS.

Sejak 20 Desember 2021 ASN sudah dilarang mengambil cuti dan bepergian keluar daerah. Namun, terdapat ASN yang dikecualikan, yang bisa mengambil cuti. Jika dilanggar, ada link untuk melaporkan.

“Ini dilakukan sebagai langkah pencegahan dan penanggulangan Covid-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang selama Nataru,” ujar MenPAN RB Tjahjo Kumolo, dikutip dari laman resmi Setkab pada Kamis, 25 November 2021.

Baca Juga: Instruksi Mendagri Tentang PPKM Level 3: PNS Tak Boleh Cuti, Tanpa Libur Khusus untuk Siswa Saat Nataru

Kebijakan tersebut tertuang dalam SE MenPAN RB Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah atau Cuti Bagi ASN Selama Periode Nataru Dalam Masa Pandemi Covid-19.

Peraturan ini dibuat sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022.

Namun perlu diketahui, berdasarkan SE MenPAN RB Nomor 13/2021, pembatasan cuti dan bepergian ke luar daerah untuk ASN juga telah diatur.

Baca Juga: Jadi Duta Donor Darah DPR RI, Krisdayanti: Menjadi Pahlawan Kemanusiaan

ASN dilarang mengambil cuti dan bepergian ke luar daerah di minggu yang sama dengan hari libur nasional, baik sebelum maupun sesudah, yang berarti jatuh sejak 20 Desember 2021.

Karena itu, ASN dilarang untuk cuti dan bepergian ke luar daerah mulai 20 Desember 2021.

Larangan dikecualikan bagi ASN yang cuti melahirkan dan cuti sakit bagi PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selain itu, cuti karena alasan penting juga diperbolehkan bagi PNS.

Namun demikian, pemberian cuti harus dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2007 tentang Manajemen PNS sebagaimana diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020, dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

Baca Juga: Kilas Balik Pertumbuhan Ekonomi Banggai: Tertinggi di Indonesia karena Migas, lalu Minus Dihantam Covid-19

Sementara, larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dikecualikan bagi ASN yang bertempat tinggal dan bekerja di instansi yang berlokasi di wilayah aglomerasi yang akan melakukan work from office (WFO) seperti Mebidangro, Jabodetabek, Bandung Raya, Jogja Raya, Solo Raya, Kedungsepur, Gerbangkertosusila, maupun Maminasata.

Bagi ASN yang melaksanakan tugas kedinasan ke luar daerah harus memperoleh surat tugas yang ditandatangani minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja.

Halaman:

Editor: Alisan

Sumber: Setkab.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Di Pekanbaru, Erick Thohir Request Pagi Pulang Pagi

Minggu, 28 November 2021 | 17:18 WIB
X