SANGALU - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang sontak memberikan keterangan mengejutkan terkait data tenaga honorer yang ada di tanah air.
Betapa tidak Aleg asal Fraksi PDIP ini menyebutkan bahwa terdapat sebanyak 3.000389 data tenaga honorer belum terdaftar di BKN.
Selain itu, Junimart meminta agar MenPANRB dan BKN segera mengangkat tenaga honorer di lembaga pemerintah sebagai PPPK.
Baca Juga: Polisi Buka Suara Tentang Kabar Ustad Abdul Somad Ditangkap Polisi
“Pemerintah dapat menyeleksi data tiga juta tenaga honorer itu untuk diprioritaskan dalam pengangkatan PPPK,” kata Junimart saat raker bersama Men PANRB dan BKN pekan lalu dikutip dari dpr.go.id.
Dalam rapat kerja bersama Men PANRB dan BKN, ia menyebut jumlah tersebut adalah data tenaga honorer yang sebelumnya tidak masuk pendataan Non ASN.
Karena diketahui, sebelumnya pemerintah telah melakukan pendataan Non ASN kepada seluruh tenaga honorer di Indonesia.
Baca Juga: Ternyata Ceker Ayam Punya Khasiat Luar Biasa, Nomor 5 Paling Dicari Para Wanita
Hasil pendataan dan verifikasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) menunjukkan, jumlah yang terdata mencapai sebanyak 2,3 juta pegawai.
Setelah dilakukan audit dan pengecekan ternyata terdapat banyak sekali data Non ASN yang bodong alias fiktif.
Atas dasar itu, pemerintah kembali membatalkan rencana penghapusan kepada seluruh Non ASN di Indonesia pada bulan November 2023.
Adapun temuan data sebanyak 3.000.389 pegawai itu merupakan inisiatif dari Junimart Girsang, melalui pembukaan kanal pengaduan online lewat link haloJG.id/lapor.
Baca Juga: Wajib Tahu! 8 Kebiasaan Ini Ternyata Bisa Bikin Panjang Umur Hingga 20 Tahun
Atas dasar itu dirinya berharap, pemerintah bisa segera melakukan seleksi kepada 3 juta lebih data pegawai.
Banyak pegawai Non ASN yang mengeluh lantaran takut datanya diganti, oleh tenaga honorer titipan alias bodong.
