SANGALU - Rencana hilirisasi industri telah diputuskan menjadi kebijakan yang akan direalisasikan, sehingga perbankan diminta mengawal.
Bahkan, Presiden Jokowi meminta jika terdapat investor yang mengajukan kredit untuk hilirisasi industri dengan membangun smelter, perbankan harus memberikan.
“Saya mau juga titip kepada Bapak-Ibu sekalian, agar (kebijakan hilirisasi) ini dikawal. Bank-bank itu mengawal ini. Caranya? Kalau ada orang yang mengajukan kredit untuk bikin smelter, diberi,” ujar Presiden Jokowi saat Mandiri Investment Forum 2023 pada Rabu, 1 Februari 2023.
Presiden Jokowi pun berharap kalangan perbankan tidak mempersulit pemberian kredit untuk usaha yang mendukung hilirisasi.
Hal itu karena memberikan keuntungan yang jelas bagi negara dan juga perusahaan pemberi kredit.
Lebih lanjut Presiden menegaskan, konsistensi dalam melakukan hilirisasi adalah kunci yang akan menjadikan Indonesia sebagai negara maju.
Baca Juga: Luwuk Banggai Kian Bersih, Sampah yang Disetor dan Jumlah BSU Berkurang Drastis
Oleh karena itu, kata Presiden Jokowi, ia selalu mengingatkan jajarannya untuk melanjutkan kebijakan hilirisasi meskipun mendapatkan tantangan dari negara-negara lain.
“Saya sampaikan kepada para menteri setiap rapat, jangan tengok kanan kiri, lurus terus hilirisasi. Digugat di WTO (World Trade Organisation), terus. Kalah, tetap terus. Karena inilah yang akan melompatkan negara berkembang menjadi negara maju bagi negara kita,” ujarnya.
Presiden Jokowi mengatakan, hilirisasi industri mendatangkan nilai tambah yang sangat besar bagi Indonesia.
Baca Juga: Kendalikan Inflasi di Luwuk, Harga Cabai Tetap Jadi Perhatian Pemda Banggai
Presiden Jokowi mencontohkan, kebijakan larangan ekspor bijih nikel sejak Januari 2020 yang diiringi dengan hilirisasi nikel telah mampu meningkatkan nilai ekspor nikel secara signifikan dari 1,1 miliar dolar AS hingga 30-33 miliar Dolar AS di tahun 2022.
“Bayangkan, dari kira-kira Rp17 triliun kemudian melompat menjadi Rp450 triliun, betapa nilai tambah itu sangat besar sekali,” ujarnya dikutip dari laman resmi Setkab.
Artikel Terkait
Tuntut Kompensasi Dampak Lingkungan di Siuna, FMSM Bangun Posko di Jalur Tambang Nikel
KUPP Pagimana Dituding Cueki Rekomendasi DPRD untuk TKBM dan PBM di Tersus Nikel Siuna
Indonesia Kalah di WTO Soal Hilirisasi Nikel, Jokowi Minta Menteri Banding
Daerah Tambang Nikel, Kemiskinan di Kabupaten Morowali Akhir 2022 Masih di Atas 10 Persen
Setelah Nikel, Jokowi Resmi Larang Ekspor Bijih Bauksit Mulai Juni 2023