Perbankan Diminta Kawal Hilirisasi Industri, Jokowi: Ada yang Mengajukan Kredit Diberi

- Rabu, 1 Februari 2023 | 13:40 WIB
Presiden Jokowi saat Mandiri Investment Forum 2023 pada Rabu, 1 Februari 2023. (Humas Setkab/Oji  )
Presiden Jokowi saat Mandiri Investment Forum 2023 pada Rabu, 1 Februari 2023. (Humas Setkab/Oji )

SANGALU - Rencana hilirisasi industri telah diputuskan menjadi kebijakan yang akan direalisasikan, sehingga perbankan diminta mengawal. 

Bahkan, Presiden Jokowi meminta jika terdapat investor yang mengajukan kredit untuk hilirisasi industri dengan membangun smelter, perbankan harus memberikan. 

“Saya mau juga titip kepada Bapak-Ibu sekalian, agar (kebijakan hilirisasi) ini dikawal. Bank-bank itu mengawal ini. Caranya? Kalau ada orang yang mengajukan kredit untuk bikin smelter, diberi,” ujar Presiden Jokowi saat Mandiri Investment Forum 2023 pada Rabu, 1 Februari 2023.

Baca Juga: Dirjen Dukcapil Ungkap Nama Laki-laki dan Perempuan Paling Populer di Indonesia, Salah Satunya Sutrisno

Presiden Jokowi pun berharap kalangan perbankan tidak mempersulit pemberian kredit untuk usaha yang mendukung hilirisasi.

Hal itu karena memberikan keuntungan yang jelas bagi negara dan juga perusahaan pemberi kredit.

Lebih lanjut Presiden menegaskan, konsistensi dalam melakukan hilirisasi adalah kunci yang akan menjadikan Indonesia sebagai negara maju.  

Baca Juga: Luwuk Banggai Kian Bersih, Sampah yang Disetor dan Jumlah BSU Berkurang Drastis

Oleh karena itu, kata Presiden Jokowi, ia selalu mengingatkan jajarannya untuk melanjutkan kebijakan hilirisasi meskipun mendapatkan tantangan dari negara-negara lain.

“Saya sampaikan kepada para menteri setiap rapat, jangan tengok kanan kiri, lurus terus hilirisasi. Digugat di WTO (World Trade Organisation), terus. Kalah, tetap terus. Karena inilah yang akan melompatkan negara berkembang menjadi negara maju bagi negara kita,” ujarnya.

Presiden Jokowi mengatakan, hilirisasi industri mendatangkan nilai tambah yang sangat besar bagi Indonesia. 

Baca Juga: Kendalikan Inflasi di Luwuk, Harga Cabai Tetap Jadi Perhatian Pemda Banggai

Presiden Jokowi mencontohkan, kebijakan larangan ekspor bijih nikel sejak Januari 2020 yang diiringi dengan hilirisasi nikel telah mampu meningkatkan nilai ekspor nikel secara signifikan dari 1,1 miliar dolar AS hingga 30-33 miliar Dolar AS di tahun 2022.

“Bayangkan, dari kira-kira Rp17 triliun kemudian melompat menjadi Rp450 triliun, betapa nilai tambah itu sangat besar sekali,” ujarnya dikutip dari laman resmi Setkab.

Halaman:

Editor: Alisan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Syarat Ajukan KUR Kecil BRI 2023, Wajib Punya NPWP?

Minggu, 12 Maret 2023 | 17:38 WIB
X