Investasi Padat Modal Terkendala RDTR, Izin Lokasi di Daerah Belum Ada RKPPL

SANGALU - Meski target investasi tahun 2022 mencapai target, tetapi masih terdapat kendala yang dihadapi oleh pemerintah pusat yang mesti diselesaikan.

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, masih terdapat kendala untuk investasi padat modal atau usaha besar terkait dengan rencana detail tata ruang (RDTR) dan rencana kerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (RKPPL).

“Kendalanya itu adalah yang kelas besar ini terkait dengan RDTR yang mana izin-izin lokasinya di daerah-daerah yang memang belum ada RKPPL-nya," katanya.

Baca Juga: Ramalan Bintang Zodiak Virgo, Kamis 12 Januari 2023: Jika Cintamu Menyakitkan? Itu bukan Milikmu

Bahlil memastikan, akan menyelesaikan kendala RDTR dan RKPPL dalam waktu beberapa bulan ke depan.

"Ini yang kami akan lakukan dalam kurun waktu 3-4 bulan ini agar kemudian proses pengurusan izin lokasinya bisa segera kita lakukan, termasuk amdal,” ujarnya.

Di sisi lain, kata Bahlil, tidak ada kendala dalam pengurusan Nomor Izin Berusaha (NIB) melalui OSS untuk usaha menengah kecil

Baca Juga: Presiden Jokowi Akui Terjadi 12 Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu

Bahlil menegaskan, pihaknya terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan iklim investasi di Tanah Air. 

Pada tahun 2022, Indonesia menargetkan untuk menggaet investasi sebesar Rp1.200 triliun sementara untuk tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp1.400 triliun.

Senada, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan sejumlah penyempurnaan regulasi untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia.

Baca Juga: Banggai Belum Siap Hadapi Bencana Gempa dan Tsunami, Mitigasi Masih Sangat Lemah

“Perlu ada beberapa regulasi yang disempurnakan, yaitu tentunya penyempurnaan peraturan pemerintah, kemudian juga penyempurnaan OSS RBI dan daftar prioritas investasi,” ujar Airlangga. ***