• Senin, 18 Oktober 2021

RUU HPP: Simak Penjelasan Lengkap Sri Mulyani Soal UMKM yang Tidak Dikenai Pajak

- Kamis, 14 Oktober 2021 | 19:46 WIB
Ilustrasi UMKM - Soal Pajak UMKM dalam RUU HPP, Begini Penjelasan Sri Mulyani
Ilustrasi UMKM - Soal Pajak UMKM dalam RUU HPP, Begini Penjelasan Sri Mulyani


SANGALU
Kementerian Keuangan menyusun Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpakan (RUU HPP). Aturan ini juga turut mengatur pajak untuk UMKM.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi penjelasan bawah jika RUU HPP bukan memberatkan UMKM. Katanya, justru aturan ini  meringankaan.

“RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) memberi perubahan pada beberapa aturan perpajakan di Indonesia,”  katanya melalui akun instagram resminya @smindrawati, Rabu, 13 Oktober 2021.

Baca Juga: Terdampak Covid-19, 380 Masjid dan Musala Terima Bantuan Kemenag, Cek Daftarnya di Link Berikut Ini

Menurut Sri Mulyani untuk memberikan kemajuan bagi sistem perpajakan di Indonesia, bukan untuk memberikan ketidaknyamanan bagi wajib pajak.

“Perubahannya bukan untuk memberatkan masyarakat menengah bawah dan pelaku UMKM, melainkan MERINGANKAN mereka,” ujar dia.

Ia kembali menjelaskan bahwa khususnya pelaku UMKM pada RUU HPP ini pemerintah memberikan keringanan yang sebelumnya belum terfasilitasi oleh aturan lama.

Baca Juga: Banting Mahasiswa Saat Aksi Demonstrasi di Tangerang, Brigadir NP: Tidak Ada Unsur Kesengajaan

“Pada RUU HPP, pelaku UMKM mendapat batasan pendapatan bruto yang TIDAK DIKENAI PAJAK, yaitu jika pendapatan usahanya tidak sampai Rp500 juta per tahun,” katanya.

“Selama ini tidak ada batasan tersebut, sehingga pada skema tersebut berapapun pendapatan usaha pelaku UMKM mereka akan dikenai tarif pajak final 0,5%,” imbuhnya.

Dengan demikian, ujar dia, dalam Pasal 31E UU PPh dipertahankan, sehingga bagi wajib badan badan UMKM yang pendapatannya tidak melebihi Rp 4,8 miliar yang tidak bisa lagi menggunakan tarif final sesuai PP23/2018.

Baca Juga: Mensos Risma Marah-marah dan Tinggalkan Acara Seremonial di Sumbawa, Cek Rumah Penerima PKH Gunakan Motor

“Dengan demikian,  Pasal 31E UU PPh dipertahankan sehingga bagi WP Badan UMKM (omzet tidak melebihi Rp 4,8 milia) yang tidak bisa lagi menggunakan tarif final sesuai PP23/2018, maka tarif pajaknya didiskon 50%, atau hanya 11%,” paparnya.

Halaman:

Editor: Alisan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Korea Western Power Co.,Ltd Buka Lowongan Kerja

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 21:53 WIB

Loker di KBPR Takeran, Dibutuhkan Karyawan Marketing

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 07:36 WIB

Kabar Gembira! PT Trakindo Utama Buka Lowongan Kerja

Jumat, 15 Oktober 2021 | 12:47 WIB
X